Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP JUDICIAL RESTRAINT PADA KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN KRITIS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN MATERIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING (ALIH DAYA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog