Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PT. PERTAMINA HULU ENERGI KEPADA NELAYANAKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KEGIATAN PERTAMBANGAN DI LAUT UTARA KABUPATEN KARAWANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA LAGU DALAM VIDEO UNGGAHAN DI INTERNET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/PDT.SUS/2012 Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kesalahan Penulisan Tiket Pesawat Ditinjau DAri Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN HUKUM ANTARA APOTEKER DAN DOKTER DALAM TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESALAHAN PENGOBATAN ( MEDICATION ERROR ) KEPADA PASIEN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG – UNDANG N OMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHAT AN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT BAHAN MAKANAN YANG DIPERPANJANG MASA KEDALUWARSA OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 140/PK/Pdt/2015 MENGENAI PENGELOLAAN KEKAYAAN YAYASAN SUPERSEMAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA RESTORAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN WARALABA DAN POLA PENYERTAAN MODAL DIKAITKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PRE/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN WARALAB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN BUNGA DAN PENGGUNAAN BARANG GADAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENERBITAN HMETD DIKAITKAN DENGAN POJK NO.32/POJK.04/2015 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RANGKAP JABATAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS PERBANKAN YANG DIATUR OLEH POJK NO. 18/POJK.03/2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RESTRUKTURISASI BUMN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1073/PID/B2009/PN.BDG TENTANG PEMALSUAN SURAT PERSETUJUAN ISTRI DALAM AKTA JUAL BELI HARTA ASAL SUAMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS GUGATAN PEMBATALAN MEREK D-C-FIX KONRAD HORNSCHUCH AG DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT BERDASARKAN DOKTRIN ITIKAD TIDAK BAIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERKARA PERDATA NO. 262/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL ANTARA P.T BENUA INDAH GROUP (P.T BIG) DENGAN BANK MANDIRI DAN KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PASCA KUALIFIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18K/N/HaKI 2007, MENGENAI SENGKETA ROYALTI NADA SAMBUNG PRIBADI (RBT) ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DENGAN PT.TELEKOMUNIKASI SELULER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.164 PK/PID/2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 10/Pdt.SusPKPU/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo. NO. 50/Pdt.SusPAILIT/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst. TENTANG DITOLAKNYA PERMOHONAN PKPU PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG TIDAK MEMILIKI I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA NO.01/KPPU-L/2011 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 DALAM LELANG BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN RSUD PROF.DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO J

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI NO. 1070 K/PDT/2009 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENJUALAN LANGSUNG PRODUK JARUM INDUSTRI OLEH PT GROZ BECKERT INDONESIA SEBAGAI DISTRIBUTOR UTAMA KEPADA KONSUMEN AKHIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 294K/PDT.SUS/2012 TENTANG KARTEL PENGGUNAAN INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE BESYLATE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 410K/PDT.SUS/2008 MENGENAI TUNTUTAN UANG PESANGON YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KERJA ASING ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT.LINFOX LOGISTIC INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1284 K/PDTT/1998 TANGGAL 18 DESEMBER 2000 TENTANG PEMBATALAN SEPIHAK TERHADAP PERJANJIAN DIAM-DIAM (SILENT AGREEMENT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN ANTARA PASANGAN MUSLIM DAN NON MUSLIM YANG PERKAWINANNYA DICATATKAN DIKANTOR URUSAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA YANG DAPAT MENGHAMBAT PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LAYANAN KLINIK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DOKTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM ATAS PEMBERHENTIAN SECARA SEPIHAK TERHADAP DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA PATRA NIAGA MELALUI RUPS SIRKULER DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI ANAK SAH MENURUT HUKUM SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA PAILIT DI BAWAH TANGAN DAN TIDAK MELALUI PROSEDUR PELELANGAN OLEH KURATOR SEHINGGA MERUGIKAN DEBITOR DAN KREDITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP PRODUSEN MOBIL MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK DAN PRAKTIK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENENTUAN SELEKSI KANAL TAMBAHAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER THIRD-GENERATION TECHNOLOGY (3G) PADA SPEKTRUM 2,1 GHZ MELALUI PROSES BEAUTY CONTEST DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CODE OF CONDUCT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GANTI KERUGIAN BAGI MASYARAKAT KAMPUNG BEBEK KOTA TANJUNG PINANG AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN PERIHAL KLAIM GARANSI BARANG YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN HAJI NON-KUOTA TERKAIT PEMBATALAN KEBERANGKATAN OLEH PERUSAHAAN TRAVEL PENYELENGGARA HAJI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMBEKUAN REKENING PERUSAHAAN EFEK OLEH KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN SPIN-OFF (PEMISAHAN SECARA TIDAK MURNI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA AGEN PENGIRIMAN KARGO LEWAT JALUR UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PASIEN YANG MENGGUNAKAN KAWAT GIGI DENGAN MENGGUNAKAN JASA TUKANG GIGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERPANJANGAN KONTRAK PEMENANG TENDER PADA BUMN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI BUMN NO.05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG û UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEKONGKOLAN DALAM BENTUK MANIPULASI TENDER (BID RIGGING) ATAS PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA UNANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINAGN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS TERHADAP TINDAKAN DIREKSI YANG MERUGIKAN INVESTOR PADA PT. CSM BINTANG INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI ATAS ADANYA GUGATAN WANPRESTASI OLEH ANGGOTANYA PADA KOPERASI SERBA USAHA LANGIT BIRU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN STATUS KLUB SEPAKBOLA DI INDONESIA MENJADI PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN PEMALSUAN IDENTITAS TERHADAP STATUS ANAK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN, UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN MEMBAYAR AVARY UMUM ATAS MUNCULNYA KERUGIAN LAUT DALAM PENGANGKUTAN LAUT TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DITINJAU DARI KUHD DAN YORK/ANTWERP RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGELUARAN ZAKAT PERUSAHAAN DITINJAU DARI SUMBER DANA DAN IMPLEMENTASINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK MARKETPLACE TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG BARANGNYA TIDAK SAMPAI PADA KONSUMEN DIKAITKAN UNDANG û UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK CROSS BORDER ACQUISITION TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog