Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGENAAN TARIF PARKIR HARIAN DILUAR TARIF PARKIR BULANAN (RESMI) OLEH PENGELOLA RUMAH SUSUN KEPADA PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN YANG MEMARKIRKAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN jo UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI KRITERIA PENENTUAN BIDANG KREATIVITAS BAGI BEKASI SEBAGAI KOTA KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1466 K/ PID.SUS/ 2013 TERKAIT PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DISERTAI DENGAN PIDANA DENDA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 67 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PERUSAHAAN BERFUNGSI SPECIAL PURPOSE VEHICLE YANG DIDIRIKAN PADA NEGARA TAX HAVEN UNTUK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GELAR PERKARA TERBUKA TERBATAS TERKAIT DENGAN KONSEP DISKRESI YANG DILAKUKAN MABES POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN KEPAILITAN DAN PKPU PASCA DIBERLAKUKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBLOKIRAN REKENING SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK KARENA ADANYA KEKELIRUAN PELAKSANAAN TRANSFER DANA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP RELOKASI PENGHUNI PERMUKIMAN KUMUH DARI WADUK RIA RIO KE RUMAH SUSUN PINUS ELOK DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 1/2011 TTG RUMAH SUSUN DAN INPRES NO. 5/1990 TTG PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN AFFECTED STATES DALAM MENERIMA BANTUAN KEMANUSIAAN EKSTERNAL SAAT TERJADI BENCANA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERHADAP PENGGUNAAN BRAND IMAGE OLEH PRODUSEN TEMBAKAU YANG MENSPONSORI SUATU KEGIATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PP NOMOR 109 ...

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Teori & Praktek Hukum merek indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum & Pemikiran Modern

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tafsir Hukum Positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian jual beli

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum perkawinan indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konstitusi Ekonomi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang Dan Perppu Pemerintahan Daerah tahun 2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kenakalan Remaja

Detail CantumanXML DetailCite
Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pidana : Ringkasan & Tanya Jawab

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Harta Kekayaan Perkawinan : Menurut "Bugerlijk Wetboek dan Undang undang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
Penetapan UUD : Dilihat dari segi ilmu hukum tata negara Indonesia

Penetapan UUD : Dilihat dari segi ilmu hukum tata negara Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Kumpulan Asas-Asas Hukum

Kumpulan Asas-Asas Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PIDANA PENJARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBINAAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN SUKAMISKIN DIAKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PIDANA PENJARA TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR USIA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PIDANA TERHADAP TERDAKWA PEMILIK DAN PENGGUNA PSIKOTROPIKA UNTUK MENJALANI PERAWATAN / PENGOBATAN DISERTAI PIDANAA DENDA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN, STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NO. 77/PID/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pilihan Hukum dalam Perjanjian Perlintasan Pipa Darat Antar Kontraktor Kontrak Kerja sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Hukum Perdata Internasional (studi kasus terhadap Negosiasi Klausula Hukum yang mengatu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PLAGIARISME ARANSEMEN MUSIK INDONESIA OLEH MUSISI ASING DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI DAN HAK MORAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PLAGIARISME TERHADAP KARYA SINEMATOGRAFI, DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA N0. 19 TAHUN 2002 DAN KONVENSI BERN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PMEBERANTASAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN LAUT DI SELAT MALAKA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL NEGARA-NEGARA TEPI SELAT MALAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA RESTORAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN WARALABA DAN POLA PENYERTAAN MODAL DIKAITKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PRE/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN WARALAB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA PENATAAN RUANG BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PP NO. 10 TAHUN 1983 Jo PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, STUDI KASUS DI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI DITINJAUN DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Poligami Sebagai Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM BANK SENTRAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Sebagai Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Dalam Kerangka Harmonisasi Prinsip-Prinsip Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights Dan Kepentingan Nasional Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lelang Dikaitkan Dengan Pengelolaan Aset Bekas Kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Nasional Dibidang Diseminasi Hukum Serta Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Cerdas Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog