Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Kekayaan Alam Di Atas Tanah Hak Ulayat Menurut Perspektif Otomomi Khusus Papua

Djuhaendah Hasan - Huala Adolf - M. Daud Silalahi - Marthinus Solossa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penggunaan Tanah Hak Ulayat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Indonesia

Ahmad M. Ramli - Bambang Daru Nugroho - Djuhaendah Hasan - Hayatul Ismi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lembaga jaminan kebendaan bagi tanah dan benda lain yang melekat pada tanah dalam konsepsi penerapan asas pemisahan horisontal

Djuhaendah Hasan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Atas Perlindungan varietas Tanaman sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional Usaha Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Ahmad M.Ramli - Djuhaendah Hasan - M.Daud Silalahi - Nina Nurani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Atas Derivatif sebagai Objek Transaksi Bisnis di Pasar Modal Suatu Upaya Pengembangan Pasar Modal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi

Djuhaendah Hasan - Jusuf Anwar - Lastuti Abubakar - Yudha Bhakti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Djuhaendah Hasan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Dirk Jamaludin Niode - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.Dr. Huala Adolf, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

Ade Komaruddin - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH - Satria A. Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Terpadu Hukum Lingkungan Pada Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi Di Sekita Hulu Migas Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Muadz Chalik - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. M. Daud SIlalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Kekayaan Alam Di Atas Tanah Hak Ulayat Menurut Perspektif Otomomi Khusus Papua

Penggunaan Tanah Hak Ulayat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Indonesia

Lembaga jaminan kebendaan bagi tanah dan benda lain yang melekat pada tanah dalam konsepsi penerapan asas pemisahan horisontal

Kajian Hukum Atas Perlindungan varietas Tanaman sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional Usaha Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Kajian Atas Derivatif sebagai Objek Transaksi Bisnis di Pasar Modal Suatu Upaya Pengembangan Pasar Modal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi

Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Sistem Terpadu Hukum Lingkungan Pada Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi Di Sekita Hulu Migas Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi