Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Terhadap Konsumen Apartemen Meikarta yang Telah melakukan PPJB terkait Ketiadaan Kepemilikan Izin ditinjau Dari UU No 20 tahun 2011 Tentang Rusun dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perkonsum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ORANG DALAM BENTUK PERBUDAKAN TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PADA INDUSTRI PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DALAM WUJUD PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN WARIS MELALUI SURAT WASIAT OLEH AYAH BIOLOGIS KEPADA SESEORANG YANG BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN HUKUM YANG DAPAT DI AMBIL OLEH HAKIM ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH CV DE’ SKT DARAJAT POOL, RESORT & RESTO DI KAWASAN KONSERVASI CAGAR ALAM KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BATAS KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARTAI POLITIK DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENYANGKUT KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH VERIFIKASI ULANG PARTAI POLITIK TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Program Jaminan Kecelakaan Kerja Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Kerja di PT.Pupuk Kujang (Persero) Dihubungkan Dengan UU No.3 Tahun 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG WALI NIKAHNYA AYAH ANGKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM ANAK MELALUI TEST DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) TERHADAP PENYANGKALAN SAHNYA ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO. 1818 K/Pdt/2008 TENTANG HARTA WARISAN YANG DIHIBAHKAN SELURUHNYA KEPADA ANAK ANGKAT PEWARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1473.K/PDT/1992 Tanggal 28 April 1994 Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT SIDO BANGUN Pabrik Plastik Malang Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 981/K/SIP/1983 Tanggal 29 Desember 1984 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood Samarinda

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. REG. 2168 K/PDT/1984 TANGGAL 23 NOVEMBER 1985 TENTANG PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK KANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197 K/PID./1996 TANGGAL 3 JUNI 1996 TENTANG PENOLAKAN PERUSAHAAN KONVEKSI DISON JAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 7/PUU-XI/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO 8 THN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 THN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (KAJIAN LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 102/PUU - VII/2009 TENTANG PENGUJIAN PASAL 28 DAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN MATERIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING (ALIH DAYA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN P4D PROPINSI JAWA BARAT DI BANDUNG NO. 06/U/22/II/2001 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT LUCJY INDAH KERAMIK DENGAN PUK SP KEP SPSI PT LUCKY INDAH KERAMIK MENGENAI TUNTUTAN KENAIKAN UPAH, TUNJANGAN MASA KERJA, TUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG KESEPAKATAN DI LUAR SIDANG ATAS HAK PERWALIAN ANAK MENURUT UNDANG- UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1762 K/Pdt/1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PEMBATALAN AKTA HIBAH BERSYARAT ANTARA NY. HANNY HARYATI CS DENGAN NY. TJOE DIAN TJAHJADI CS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 23/PDT/2008/PN.BDG TANGGAL 18 JUNI 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PENYANGKALAN PENGANGKATAN ANAK YANG TELAH MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 32/PDT/BANT/2004/PN.BDG TANGGAL 1 JUNI 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH RUSTAM H. SALEH (PENGACARA/PENASEHAT HUKUM PT. PELAYARAN LOKAL SALAM BAHAGIA) TERHADAP WILLIANG SUTJIPTO, HASAN SUNARDI (DIREKSI PT. PELAYARAN LOKAL SALAM BAHAGIA) BERDASARKAN PUTUSAN MA. RI. REG. NO.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT. BKRIE TOSANJAYA DENGAN PUK. FSP LEM-SPSI PT. BAKRIE TOSANJAYA MENGENAI STATUS KERJA CHANDRA SULISTYOBERDASARKAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROVINSI JAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ANTARA HAJI ODAS, ACHMAD HIDAYAT DAN DADANG ACHMAD ZAENUDDIN DENGAN ACEN ALIAS LEO SENJAYA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4450.K/PDT/1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA RI NO. 39.PK/AG/2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 432.K/TUN/2001 TANGGAL 29 MEI 2002 MENGENAI PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK JJ. WINTER MELON TEA" MILIK PT. SARI INCOFOOD CORPORATION OLEH DIREKTORAT JENDERAL HKI C.Q. DIREKTORAT MEREK D"TUDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1349 K/PID/2001 MENGENAI TUDUHAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAKN DALAM HUBUNGAN HUKUM BERDASARKAN KEPERCAYAAN ANTARA PAUL BANUARA MELAWAN IMAN PERMADI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 511 K/PDT/2001 TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS UNTUK MENETAPKAN PEMBAGIAN WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 109 PK / PID / 2007 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM YANG DIJATUHI PIDANA LEBIH BERAT DARI PUTUSAN SEMULA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TUNTUTAN UANG PESANGON YANG DIAJUKAN OLEH TENAGA KERJA ASING (TKA) DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI PT. ALFA SEIRA TERHADAP PENGHENTIAN SEPIHAK DARI PERTAMINA TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BORONGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KEPADA NASABAH KOPERASI SERBA USAHA (KSU) GUYUB RAHARJO TERHADAP PENGURUS KOPERASI SERBA USAHA (KSU) GUYUB RAHARJO YANG TELAH MELAKUKAN TINDAKAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN YANG BERGERAK PADA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT ATPK Resources Tbk. DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI PT. PLN (PERSEROA0 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK KONSTRUKSI BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONTRUKSI JO. PP NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM MENENTUKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU SEBAGAI DASAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 361 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Keja Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja di PT TRITAMA TEXINDORAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN YANG DIMUAT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT (PERSERO) ANGKASA PURA I DENGAN SERIKAT PEKERJA PT (PERSERO) ANGKASA PURA I DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN TENTANG PENGUPAHAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM HAL ADANYA WASIAT

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog