Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL EKSEKUSI TERHALANG OLEH GUGATAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN APLIKASI GOJEK DALAM FITUR PAYLATER DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI POJK NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI) DI SEKTOR PERBANKAN GUNA MEWUJUDKAN KEUANGAN INKLUSIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis terhadap terhadap perlindungan hukum konsumen pengguna jasa telkom indihome dikaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI INVESTASI DANA HAJI DI BIDANG INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INVESTASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KUSTODIAN DAN INVESTASI DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS EQUITY CROWDFUNDING OLEH PT AKSELERAN KAPITAL INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK MEMUAT KONTEN BERMUATAN NEGATIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI PRE - CLOSING DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PASAR MODAL DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA AKIBAT BELUM TERPENUHINYA IURAN PRODUKSI DIKAITKAN DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING OLEH PE NYE LENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING ( MONEY CHANGER ) BUKAN BANK DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 28/DSN - MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG ( AL - SHARF )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (HIN) ATAS ADANYA KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN BOT OLEH PT. CIPTA KARYA BUMI INDAH (CKBI) / PT. GRAND INDONESIA (GI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK KARTEL BAN MOBIL OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK CROWDFUNDING BERBASIS PINJAMAN (LENDING BASED) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENERBITAN HMETD DIKAITKAN DENGAN POJK NO.32/POJK.04/2015 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGGUNAAN NAMA ORANG LAIN DALAM PEMBUKAAN REKENING EFEK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN EFEK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRIVATISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) MELALUI METODE PENAWARAN UMUM SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING) DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RANGKAP JABATAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS PERBANKAN YANG DIATUR OLEH POJK NO. 18/POJK.03/2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REDISKONTO WESEL EKSPOR BERJANGKA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK EKSPORTIR DI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI PBI NOMOR : 12/15/PBI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/34/PBI/2008 TENTANG TR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS KPPU NO 53/KPPU-L/2008 TENTANG PEMBATASAN WILAYAH KERJA PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DARIBADAN USAHA INSTALATIR ANGGOTA AKLI BAERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48 PK/AG/2009 TENTANG SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN AKAD MURABAHAH DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3025K/Pdt/2001 TENTANG MASALAH YURIDIS PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG PT. BANK BALI Tbk KEPADA PT ERA GIAT PRIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 240PK/PDT/2006 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 115PK/PDT/2007 TENTANG KEWENANGAN PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN PADA PERJANJIAN GADAI SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA No. 05/KPPU/-L/2004 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. THAMES P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 476K/PDT SUS-BPSK/2013 TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA MERRY SILABAN , MELAWAN PT. BIMA MULTI FINACE DIKAITKAN DENGAN UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419K/ PDT. SUS/ 2012 MENGENAI KEDUDUKAN ROBERT RAYMOND DAN MEITHY SUSANTI SELAKU PERSONAL GUARANTOR DALAM HAL KEPAILITAN GUARANTOR DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. CIPTAGRIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRA BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN LAWAN ATAS DITERBITKANNYA BANK GARANSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PEMILIK PROYEK (OBLIGEE) BERKAITAN DENGAN RISIKO WANPRESTASINYA KONTRAKTOR (PRINCIPAL) DIKAJI DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN, PERBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PROSES KEPAILITAN OLEH KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN KAIDAH-KAIDAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO.KEP-117/MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTIK GCG PADA BUMN SEBAGAI SALAH SA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGANAN BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN PERNYATAAN MODAL SEMENTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DUAL BANKING SYSTEM DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) PADA PT. BANK NIAGA Tbk. DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.D.4

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK SEWA ATAS KIOS BANDUNG TRADE CENTER (BTC) SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM JUAL BELI LELANG TRADING CARD GAME MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENGENAI LELANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI REPO SAHAM DI PASAR MODAL DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN INFORMASI ELEKTRONIK PEMEGANG KARTU KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL DALAM HAL EMITEN GAGAL BAYAR (DEFAULT) DI DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PRAKTIK TRANSAKSI LINDUNG NILAI KURS DITINJAU BERDASARKAN POJK NOMOR 01/POJK-07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN REMOTE TRADING SYSTEM UNTUK MENUNJANG PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN ASET PADA TRANSAKSI DI PASAR MODAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM û LK NOMOR VI.A.4 TENTANG DANA PERLINDUNGAN PEMODAL DAN NOMOR VI.A.5 TENTANG PENYELENGGARA DANA PERLIND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DARI PENERBITAN OBLIGASI OLEH EMITEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG KONTRAK OPSI SAHAM (KOS) DALAM HAL PERUSAHAAN EFEK WANPRESTASI MENURUT HUKUM PASAR MODAL DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN AUTO DEBET UNTUK PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL PENGGELAPAN DANA OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMOSARIS DAN PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI DERIVATIF BERBENTUK PRODUK TERSTRUKTUR (STRUCTURED PRODUCT) DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DALAM PBI NO. 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog