Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ASET DESA YANG DIKELOLA SEBAGAI OBJEK JAMINAN OLEH BADAN USAHA MILIK DESA KEPADA PIHAK KREDITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL TERHADAP KERUPUK DOROKDOK GARUT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN IND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN CESSIE SEBAGIAN PIUTANG OLEH KREDITOR KEPADA PIHAK KETIGA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMENUHI SYARAT DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN E-MONEY OVO BERBASIS APLIKASI SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL DI PARKIS MALL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 286 K/PDT.SUS-PHI/2013 MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP TENAGA KERJA ASING DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PROMOSI FLASH SALE PELAKU USAHA E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 19999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN AKTA PENGALIHAN PIUTANG (LOAN CESSIE)TERHADAP TINDAKAN PERALIHAN PIUTANG YANG TERJADI BERULANG KALI TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITUR DITINDAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGUNG UNTUK MENGAMBIL-ALIH KEMBALI ASET YANG DIJAMINKAN KEPADA KREDITOR DALAM RANGKA PELUNASAN UTANG DEBITOR YANG TELAH DIPUTUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PROSES AMANDEMEN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DIKAITKAN DENGAN KONSEP KEDAULATAN EKONOMI NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog