Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3591K/PDT/2018 TENTANG ALAT BUKTI AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Yuda Anrova

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

Alya Yuliamaryam - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM ISI SURAT WASIAT YANG MENGHAPUS HAK AHLI WARIS (ANAK KANDUNG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Anggita Seprila Puteri - Dr. Djanuardi, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dikaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

NABILA CHIESARANI - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Sherly Ayuna Putri,S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Vilya Christiana

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A TANJUNGKARANG BANDAR LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Dr. Hj. Renny Supriyatni S.H., M.H. - MOH. ANDYKA GAMAPUTRA - Prof. Dr. H. Eman Suparman S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BAGI ANAK PEREMPUAN ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUANYA SUKU BATAK BERDASARKAN HUKUM ADAT

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.Hum. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Ramadhan Satriya Wicaksana

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN NGLANJA SAWAH DI DESA PAWIDEAN KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN BUKU III BW ( BURGELIJK WETBOEK )

Linda Rachmainy , S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman , S.H., M.H - Zahroh Tri Aprilia

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENOLAKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE TANPA ADANYA PENUNJUKAN BANI SEBAGAI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG AR

Fara Yunita Halimy - H. Artaji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pergeseran Kewenangan Peradilan Dalam Penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dengan Prosedur Non Ajudikasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien.

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Yuherman

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3591K/PDT/2018 TENTANG ALAT BUKTI AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

TINJAUAN HUKUM ISI SURAT WASIAT YANG MENGHAPUS HAK AHLI WARIS (ANAK KANDUNG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Kajian Tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dikaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A TANJUNGKARANG BANDAR LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BAGI ANAK PEREMPUAN ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUANYA SUKU BATAK BERDASARKAN HUKUM ADAT

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN NGLANJA SAWAH DI DESA PAWIDEAN KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN BUKU III BW ( BURGELIJK WETBOEK )

PENOLAKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE TANPA ADANYA PENUNJUKAN BANI SEBAGAI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG AR

Pergeseran Kewenangan Peradilan Dalam Penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dengan Prosedur Non Ajudikasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi